Gumpalannews.com, ACEH BARAT DAYA - Pernyataan Wakil Ketua DPRK Aceh Barat Daya (Abdya), Hendra Fadli tentang tudingan Pj Bupati Darmansah telah bertemu PT Cemerlang Abadi (CA) menawarkan win win solution untuk mengurangi luas Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) semakin panas dibicarakan masyarakat daerah itu.
Di mana, sejak dua hari terakhir isu win win solution terhadap pendistribusian tanah TORA di lahan bekas Hak Guna Usaha (HGU) PT CA yang dilontarkan oleh wakil rakyat menjadi topik utama yang dibicarakan di setiap warung kopi di daerah berjulukan Bumoe Breuh Sigupai itu.
Sangking panasnya isu pengurangan lahan TORA dari bekas HGU perusahaan perkebunan tersebut, membuat Kepala Perwakilan Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Abdya Suhaimi. N, SH angkat bicara.
"YARA Abdya mengapresiasi langkah Pj bupati dalam menyelesaikan permasalah yang ditinggalkan oleh rezim lama yang menurut kami tidak ramah terhadap investasi," kata Suhaimi.
Ditambahkannya, jika Pj Bupati bertemu dengan para pihak yang ada dalam suatu permasalahan, hal itu merupakan tugas dan kewajibannya dan bukanlah pelanggaran hukum seperti tudingan salah satu aktivis asal Abdya.
"PT. CA itu investor di Abdya dan harus dihormati hak-haknya yang juga dilindungi secara hukum," tuturnya.
Pria yang akrap dengan sapaan Shemy itu juga meminta agar legislatif memahami bagaimana mengedepankan kepentingan daerah dalam menjalankan roda pemerintahan, bukan dengan mengedepankan kepentingan pribadi kemudian mengorbankan kepentingan daerah yang lebih besar.
Oleh sebab itu, YARA Abdya mengaku mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Pj bupati, dengan bertemu dan berdiskusi tentang investasi di daerah dengan investor, tentu menjadi salah satu tugas kepala daerah agar investor nyaman di Abdya,
"Siapapun itu tanpa terkecuali, sebagai mitra pemerintah daerah harusnya saudara Hendra memahami itu untuk kepentingan daerah, dan PT. CA adalah salah satu investor di Abdya" paparnya
Disamping itu kata Shemy, tudingan wakil ketua DPRK Abdya terhadap Pj bupati Darmansah seakan-akan menghianati rakyat juga sangat tidak beralasan. Pj Bupati justru ingin menyelesaikan berbagai persoalan yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah, dan juga ingin memulihkan stigma terhadap Abdya yang dinilai tidak ramah untuk investor.
"YARA Abdy menilai, apa yang dilakukan oleh Pj bupati adalah sebuah langkah maju dalam menyelesaikan tunggakan masalah oleh rezim yang lalu, dan upaya ini juga dapat menghapus stigma yang berkembang diluar bahwa Abdya tidak ramah terhadap investasi" ucapnya
Harusnya tambah Shemy, DPRK sebagai mitra pemerintah daerah bisa bersama membicarakan berbagai persoalan daerah bukan justru bicara seakan pemerintah daerah sebagai lawan politik di ruang publik.
"Tudingan kepada Pj Bupati seakan-akan mengkhianati masyarakat Abdya diruang publik oleh anggota DPRK sangat tidak etis, sebagai mitra pemerintah harusnya duduk dulu mendengarkan apa yang sudah dilakukan," tuturnya.
Ia menyarankan anggota legeslatif dan eksekutif dan unsur Muspida Abdya segera bertemu dengan Kementerian ATR/BPN, agar apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah bisa didengarkan secara terbuka untuk kepentingan umum.
"Kami menyarankan agar eksekutif, legislatif dan unsur Muspida Abdya agar segera bertemu dengan Kementerian ATR/BPN untuk dapat segera menyelesaikan persoalan ini agar tidak menjadi dagangan politik yang tidak berujung," kata Kepala YARA Abdya, Suhaimi memungkasi. (*)
Komentar