Gumpalannews.com, SIMEULUE - Sejumlah Pengurus Dewan Kesenian Aceh (DKA) Kabupaten Simeulue, memprotes langkah Dinas Pariwisata membatasi jumlah seniman yang akan mengikuti mengikuti event Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) ke- 8 di Banda Aceh, November mendatang.
Padahal menurut pengurus DKA Simeulue Anggaran yang dikucurkan Pemerintah Daerah mencapai Rp. 1,1 Miliar. "Lomba-lomba yang akan ditampilkan di PKA tanpa diseleksi. Sementara anggarannya Rp. 1,1 Miliar,"ujar salahsatu seniman Simeulue Khaerudin kepada Gumpalannews.com. Jum’at, (01/09/2023).
Ketua DKA Simeulue, Helmi M Alim, yang turut dikonfirmasi gumpalanews.com mengatakan tugas daerah harusnya melaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis dari Provinsi.
Menurut Helmi, sebaiknya Dinas Pariwisata membentuk struktur kepanitian terlebih dahulu, baru kemudian berbicara persoalan teknis bentuk kegiatan.
"Setelah struktur panitia di SK kan oleh Bupati, baru kita berbicara teknis bentuk kegiatan. Kenapa harus ada panitia? Karena yang bertanggungjawab masalah Anggaran," kata Helmi kepada Gumpalan.
Helmi mengatakan, sebaiknya DKA Simeulue juga dilibatkan dalam menunjuk sanggar-sanggar yang akan diseleksi oleh Dinas untuk mengikuti PKA. Menurutnya, seniman yang akan diikut sertakan, harusnya tidak dibatasi jumlahnya, seperti seniman nandong yang hanya diikut sertakan 1 orang, dan Tari Madidik 7 orang dengan alasan keterbatasan anggaran.
“Jangan selalu kita berbicara tidak cukup anggaran. Terus yang menganalisa anggaran itu siapa? Pertanyaannya pernah dibahas soal anggaran itu? Seharusnya bidang masing-masing ikut serta dalam menganalisa anggaran,”terang Helmi.
Kepala Dinas Pariwisata Simeulue, Asmanudin, saat dikonfirmasi Gumpalannews.com menjelaskan bahwa pembentukan panitia sudah dilakukan minggu lalu. Namun rapat itu bersifat terbatas karena hanya kepala-kepala seksi yang hadir yakni para Kepala Dinas.
Diantaranya kepala Dinas Pemuda dan Olahraga. Kemudian, Kepala Dinas DPMD, Kepala Dinas Perizinan, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala Dinas Perindagkop, Kepala Dinas Perkebunan, Kepala Dinas Pertanian.
“Yang bertanggungjawab ini kan kepala Dinas. Karena inikan anggarannya anggaran daerah. Jadi kalau event-event seperti ini penanggung jawab seksinya harus Kepala Dinas. Karena apapun cerita inikan event Daerah. Pengalaman- pengalaman tahun sebelumnya para Kepala Dinas ini jadi ujung tombak,” Jelas Kepala Dinas Pariwisata Simeulue, Asmanudin.
“Pameran kita ada 3. Pertama, Pameran Rempah. Kedua, Pameran Anjungan dan yang ketiga ada pameran masakan olahan. Jadi 3 tempat itu ada di Blangpadang, ada di anjungan, ada di Darussaalam. Nah, ini masing-masing pameran ini tanggung jawabnya kepala-kepala Dinas,” katanya.
Dibawahnya itu nanti, kata dia, baru diambil dari unsur lain seperti bawahan para Kepala Dinas, Unsur PKK dan Dekranasda. “Istilahnya keroyokan. Anggaran kita memang terbatas, dalam SIPD kita cuma 100 orang yang bisa di handle. Karena SIPD sekarang gak seperti SIMDa dulu,” Jelasnya.
Jika pengurus DKA Simeulue keberatan dan ingin memberikan masukan, dia mengatakan pengurus DKA Simeulue seharusnya menyampaikannya melalui mekanisme resmi seperti.
“Keberatannya dimana? Karena gak pernah mereka menyampaikan secara tertulis sama kita. Sudah dua kali kita rapat sama DKA. Bahkan Dinas sudah kirim surat sama orang itu, terkait tari mandidik karena orang provinsi selalu minta. Kok Simeulue belum? Kabupaten lain sudah. Sampai tanggal 28 gak juga di kirim, sampai hari ini juga belum. DKA itu kan mitra, diluar struktural pemerintah. Ya kalau mau kasih masukan buat secara tertulis,” katanya.
Asmanudin menjelaskan untuk personel nandong dan tari mandidik yang dipersoalkan pengurus DKA Simeulue, pesertanya harus dibawah didikan sanggar dan tidak boleh diluar sanggar, untuk jumlahnya kata dia, peserta nandong 3 orang dan 1 orang pendamping, untuk tari mandidik 7 orang.
“Sekarang kita tanya sanggar mana yang sudah dibina DKA? Kalau memang ada mana sanggar-sanggar nya. Kemudian tari mandidik mana sanggarnya? Gak boleh di kirim nama aja. Harus ada KTPnya, berapa umurnya, kemudian sinopsisnya di buat,” ucapnya.
Soal Anggaran kata dia, anggaran sekarang ini jauh berbeda dengan anggaran tahun 2018 yang nilai nya Rp, 1,3.
Sementara anggaran sekarang hanya Rp 1,1 Miliar. “Coba bandingkan harga barang tahun 2018 dan harga barang sekarang. Coba bandingkan ongkos lima tahun yang lalu sama sekarang. Makanya kita ini betul-betul efesiensi sebesar-besarnya. Jangan nanti jebol terutang Dinas,” jelasnya.
Asmanudin juga sudah sering menyampaikan kepada pimpinannya yakni Penjabat Bupati Simeulue, Ahmadlyah, terkait anggaran. Namun karena kondisi daerah sehingga tertampung hanya Rp 1,1 Miliar dari 1,7 Miliar yang diusulkan Dinas pariwisata.
“Dan itu kita memahami kondisi Anggaran Daerah. Pak Pj Bupati mengatakan ya harus dipahami lah keadaan daerah,” katanya.
Terkait persoalan anggaran, Asmanudin membandingkan dengan Aceh Barat yang nilainya Rp 2 Miliar lebih.
“Aceh Barat aja sekitat Rp 2 M lebih itu anggarannya untuk PKA. Padahal mereka gak nyebrang laut. Aceh selatan 1,8 mereka gak nyebrang laut. Kita nyebrang laut, makanya harus hati-hati. Orang itu 3 hari Surat Tugasnya (ST) ke Banda Aceh. Kalau kita gak bisa 3 hari. Maka Simeulue beda perlakuannya,”jelas Asmanudin.
Komentar