Pj Bupati Simeulue Hadiri Rapat Evaluasi Kinerja Pejabat Kepala Daerah Dengan Kemendagri
Pj Bupati Simeulue, Ahmadlyah, SH, saat menghadiri rapat evaluasi kinerja Penjabat Kepala Daerah Tahun 2022 bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) via zoom, Selasa (31/1/2023). Foto Prokopim Simeulue

Gumpalannews.com, SIMEULUE - Penjabat (Pj) Bupati Simeulue, Ahmadlyah, SH mengikuti rapat evaluasi kinerja Penjabat Kepala Daerah Tahun 2022 bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) via zoom, Selasa (31/1/2023).

Didampingi staf ahli, kepala Bappeda, inspektur, kadis kesehatan, kabag tata pemerintahan, kabag prokopim dan kabag PBJ, Pj Bupati Ahmadlyah mengikuti rapat tersebut dari ruang rapat bupati Simeulue.

Dalam arahannya, Mendagri Muhammad Tito Karnavian mengatakan, tugas Penjabat Kepala Daerah yakni menggantikan jabatan pimpinan definitif yang sudah selesai masa jabatannya, menjaga stabilitas pemerintah dan politik agar tetap stabil.

"Saya tekankan kepada seluruh Penjabat Kepala Daerah di seluruh Indonesia agar tetap kuat," ujar Tito pada pertemuan itu.

Menurutnya, untuk menjadi pemimpin yang kuat setidaknya harus memperhatikan tiga hal, yaitu seorang pemimpin memiliki kepercayaan dan kepuasan publik (rajin turun secara langsung kemasyarakat). 

Kemudian, gantungan yang kuat. Artinya, membangun hubungan yang baik otoritas diatasnya. Selanjutnya ditunjang oleh staf yang kuat. Maksudnya, memiliki supporting staf yang terbaik, mampu mendukung setiap ide, gagasan dan kinerja (loyal, kompeten, dan integritas).

Tito juga turut menyampaikan Arahan Presiden Joko Widodo dalam Rapat Koordinasi Nasional Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Se-Indonesia tahun 2023 pada 17 Januari 2023 yang lalu.

Arahan Presiden Joko Widodo, diantaranya kepala daerah harus mengendalikan inflasi dengan memantau langsung harga di lapangan, dan hati-hati dalam mengatur tarif (PDAM, angkutan Umum).

Juga bisa menurunkan kemiskinan ekstrem sampai target 0 persen pada 2024 mendatanh. Selanjutnya, dorong daerah untuk menurunkan stunting di bawah 14 persen di tahun 2024.

Tito menambahkan, agar kepala daerah segera menyelesaikan dua masalah besar investasi yakni Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

"Maksimalkan pengelolaan keuangan daerah dengan bangun Dana Abadi dan pastikan APBD dibelanjakan untuk produk-produk buatan dalam negeri," ujarnya.

Susun rencana induk (masterplan) penataan kota dan juga penajaman yang memiliki visi dan dapat menunjukan keunggulan dan keunikan dari setiap daerah. Menjaga stabilitas politik dan keamanan menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024.

"Terakhir, jamin kebebasan beragama jangan sampai konstitusi kalah dengan kesepakatan," ucap Tito.

Tito Karnavian juga minta kepala daerah kabupaten/kota di Indonesia menekan angka stunting diwilayahnya masing-masing, serta berharap tingkatkan peran dari TP PKK Kabupaten/kota.

"Para Pj Bupati yang sedang menjabat sekarang jangan sampai terlibat dengan hukum", tegas Mendagri, Tito. 


Editor:

Komentar

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
Loading...

Berita Terkini