Gumpalannews.com, SIMEULUE - Penjabat (Pj) Bupati Simeulue, Ahmadlyah, SH dan sejumlah pejabat di ruang lingkup Pemkab Simeulue mengikuti rapat koordinasi (rakor) terkait inflasi yang diselenggarakan oleh Kemendagri RI, Senin (9/1/2023).
Pelaksanaan rapat koordinasi secara virtual itu berkaitan dengan antisipasi Pemerintah Pusat dalam hal mengendalikan ekonomi di wilayah Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia agar tidak terdampak pada krisis ekonomi global.
Menteri Dalam Negeri, M. Tito Karnavian dalam sambutannya menyampaikan agar pejabat di daerah untuk selalu mengikuti rakor tentang pengendalian inflasi daerah, karena hal tersebut tantangan ekonomi dan inflasi menjadi permasalahan global.
"Saya juga baru kembali dari kunjungan keluar negeri, di beberapa negara Eropa sudah ada yang harga kebutuhan pokoknya naik sebanyak tiga kali lipat, di jalan-jalan juga banyak lampu yang mati karena untuk menghemat biaya, ditambah lagi krisis yang diakibatkan oleh perang antara Rusia-Ukraina," ucap Mendagri.
Sementara itu, Kepala BPS RI Dr. Margo Yuwono S.Si, M.Si menyampaikan terkait dengan perkembangan inflasi sepanjang tahun 2022, diharapkan para peserta rakor dapat memahami sebab-sebab inflasi dan cara mengantisipasinya, yang kemudian akan menjadi catatan Pemerintah Daerah dalam menghadapi inflasi Tahun 2023.
Ada 4 hal yang berpengaruh dalam inflasi daerah tahun 2022, antara lain :
1. Terkait dengan pemulihan pasca pandemi Covid-19, yang menyebabkan gangguan supply dapat menyebabkan kenaikan harga komoditas;
2. Konflik Geopolitik yang menyebabkan terganggunya rangkaian pasokan terutama untuk pasokan pangan dan pasokan energi, ditambah juga dengan adanya inflasi di beberapa Negara pengasil energi yang cukup tinggi;
3. Di berbagai Negara di dunia sudah melakukan pengetatan keuangan dengan meningkatkan tingkat suku bunga yang dapat memicu capital outflow dari berbagai Negara berkembang;
4. Melihat peristiwa penting secara global seperti perang antara Rusia-Ukraina dan pemulihan pasca pandemi COVID-19. Hal ini menyebabkan kenaikan harga pada energi dan makanan, juga beberapa komoditas metal dan mineral.
"Kebijakan pengendalian Inflasi daerah oleh Pemerintah Daerah harus dilakukan dengan cara kerjasama atau berkaloborasi yang kuat antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, tidak lupa untuk melaksanakan evaluasi setiap hari senin untuk melihat perkembangan target pengendalian inflasi di seluruh Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota)," jelas Margo.
Dari ruang rapat Bupati Simeulu, kegiatan tersebut dihadiri Pj Bupati Simeulue Ahmadlyah, SH didampingi Plt Sekda Asludin, SE, M.Kes, Kasis Pertanian Samsuar, SP, Kadis PUPR Zulafata, Kadis Perindag Kop, Novikar Setiadi, S.STP, M.Si dan Kepala BPS Simeulue Agus Andria.
Rapat koordinasi pembahasan langkah konkret terkait pengendalian inflasi daerah oleh kementerian dalam negeri diikuti oleh seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se Indonesia.
Komentar