Pj Bupati Nagan Raya Ikuti Zoom Meeting Dengan Kemendagri, Terkait Pengendalian Inflasi
Penjabat (Pj) Bupati Nagan Raya Fitriany Farhas AP. S.Sos, M.Si mengikuti Zoom Meeting (Hybrid) dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kegiatan itu berlangsung di Aula Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten setempat, Senin (21/11/2022). Foto: Dyasri/Gumpalannews.com

Gumpalannews.com, NAGAN RAYA - Penjabat (Pj) Bupati Nagan Raya Fitriany Farhas AP. S.Sos, M.Si mengikuti Zoom Meeting (Hybrid) dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kegiatan itu berlangsung di Aula Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten setempat, Senin (21/11/2022).

Kegiatan zoom meeting tersebut membahas langkah konkrit Pengendalian Inflasi Daerah sebagai tindak lanjut arahan Presiden RI bersama Kementerian Dalam Negeri secara hybrid.

Pada kesempatan itu, Pj Bupati Fitriany Farhas turut didampingi Para Forkopimda, Kepala SKPK terkait, Kabag Ekonomi Setdakab serta Kabid Perekonomian Bappeda.

Dasar pelaksanaan kegiatan ini mengacu pada Radiogram Kemendagri Nomor : 500.2.3/8302/SJ/tanggal 19 November 2022 perihal Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Daerah.

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Mendagri Muhammad Tito Karnavian, ia menyampaikan ada enam langkah konkrit yang harus pemerintah daerah lakukan dalam penanganan Inflasi daerah di antaranya melaksanakan operasi pasar murah.

"Melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang, kerja sama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan barang, gerakan menanam, mendiskusikan BTT (Belanja Tidak Terduga) dan dukungan transportasi dari APBD," ujar Tito.

Tito menambahkan, tindak lanjut yang harus dilakukan pemerintah daerah, antara lain melaporkan hasil pemantauan harga komoditas bahan pokok penting setiap hari, merealisasikan belanja tidak terduga untuk dukungan pengendalian inflasi.

"Kemudiam memberikan bantuan transportasi dari APBD, melaksanakan operasi pasar murah bersama dinas terkait lain sebagainya," kata Mendagri.

Saat itu, Mendagri juga meminta provinsi dan kabupaten/kota untuk mempresentasikan terkait inflasi di masing-masing daerahnya terutama provinsi tertinggi inflasi dan terendah serta kabupaten tertinggi inflasi dan terendah, untuk dievaluasi secara bersama-sama sekaligus mencari solusi yang baik dalam hal penangulangan inflasi.

Menurut data saat ini, Kabupaten Sintang Kalimatan Barat merupakan kabupaten terendah inflasi, sedangkan Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan salah satu kabupaten tertinggi inflasi. Selanjutnya Provinsi DKI Jakarta tertinggi, dan Provinsi Kalimatan Selatan terendah.

Diakhir acara, Tito Karnavian mengharapkan kepada pemerintah daerah supaya dapat mengendalikan dan menekan angka inflasi didaerahnya masing-masing. Sehingga masalah inflasi ini dapat segera berakhir.

Laporan : Teuku Rahmat


Iklan PT. Harta Samudra

Komentar

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
Loading...

Berita Terkini