Pengamat Politik: DPRA Harus Maksimal Awasi Kebijakan Pemerintah

,
Pengamat politik sekaligus akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Dr. Effendi Hasan, M.A saat menyampaikan pandangannya pada acara FGD yang digelar oleh KosTum di Banda Aceh, Senin, 7 Oktober 2024. Foto: Dok. Panitia

GUMPALANNEWS.COM I Banda Aceh - Pengamat politik sekaligus akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Dr. Effendi Hasan, M.A., menekankan pentingnya Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menjalankan fungsinya sebagai lembaga pengawasan. Menurutnya, DPRA harus mampu mengawasi kebijakan pemerintah di lapangan secara efektif.

"Jika ada proyek bermasalah, mereka harus memanggil eksekutif untuk mempertanyakan mengapa hal tersebut bisa terjadi, sehingga fungsi pengawasan tetap berjalan," kata Dr. Effendi dalam Focus Group Discussion yang digelar oleh KosTum dengan tema "Pasca Pelantikan: Legislatif Urus Rakyat atau Proyek" di Banda Aceh, Senin, 7 Oktober 2024.

Effendi juga menyoroti seringnya ketidakharmonisan antara eksekutif dan legislatif, terutama dalam pembahasan anggaran. Ia mengakui bahwa masalah ini tidak hanya menjadi perhatian di tingkat lokal, tetapi juga nasional.

"Pengalaman yang sudah ada menunjukkan bahwa ketidakharmonisan antara eksekutif dan legislatif, terutama saat pembahasan anggaran, sering terjadi. Saya pikir contoh seperti ini seharusnya tidak lagi dipraktekkan," ujarnya.

Sebagai lembaga yang memiliki peran penting dalam pemerintahan, Effendi menegaskan eksekutif dan legislatif harus membangun komunikasi yang baik karena keduanya bekerja untuk kepentingan rakyat.

Ia juga mengingatkan bahwa baik eksekutif maupun legislatif harus memahami peran mereka sebagai bagian dari trias politica dalam sistem demokrasi.

"Dengan membangun harmonisasi antara eksekutif dan legislatif, mereka akan mampu membangun Aceh yang lebih baik," kata Effendi.

Sementara itu, Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah (Sekda) Aceh, Dr. Iskandar AP, menilai bahwa selama ini sinergi antara pemerintah Aceh dan DPRA sudah berjalan cukup baik. Ia menyebut beberapa hasil kerja bersama, seperti pembahasan anggaran 2025 yang telah selesai, proses penganggaran perubahan yang sedang berlangsung, serta pelantikan DPRA yang berlangsung tepat waktu dan lancar.

"Sinergi dan kolaborasi antara pemerintah dan DPRA sejauh ini berjalan dengan baik," tutupnya.