Gumpalannews.com, SIMEULUE- Sejak beredarnya surat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait masa jabatan sebagian Penjabat Kepala Daerah di Aceh yang berakhir juli mendatang, isu ini terus mengahangat se-antero Aceh, termasuk Kabupaten Simeulue.
Menjawab desas-desus siapa yang akan diusulkan oleh DPRK, untuk menjabat Pj Bupati Simeulue yang akan datang.
Gumpalannews.com berkesempatan melakukan wawancara dengan Anggota DPRK Simeulue dari Partai PKS, Ihya Ullumuddin, SP, MH. Berikut ulasannya.
Bagaimana Tanggapan Pak Ihya Terkait Usulan Penjabat Kepala Daerah oleh DPRK?
Ihya : Untuk mengusulkan kembali PJ. Bupati Kabupaten Simeulue kita harus melihatnya dengan penilaian secara objektif dan berfikir untuk hal-hal yang umum dan jangka panjang.
Bagaimana dengan hasil evaluasi kemendagri, bahwa PJ. Bupati Simeulue berkinerja buruk dan tidak inovatif ?
Ihya : Berdasarkan sejarah berdirinya Kabupaten Simeulue, yang saya ketahui, bahwa pemerintah yang inovatif itu, pada saat di pimpin oleh Bapak Darmili selama 10 tahun.
Dimana gagasan inovasi pada pemerintahan beliau cukup tinggi, contohnya, dibidang infrastruktur beliau mampu menuntaskan terobosan jalan lingkar simeulue.
Dimana sebelumnya, Kabupaten Simeulue hanya dapat diakses melalui transportasi melalui jalur laut dengan menggunakan kapal boat.
Alhamdulillah setelah terobosan Jalan Lingkar Simeulue ditingkatkan, sekarang semua Kecamatan di Kabupaten Simeulue, dapat diakses melalui jalur darat dapat menggunakan transportasi roda empat, roda dua.
Kemudian inovasi dibidang lapangan kerja, Bapak Darmili mampu membuka kebun sawit PDKS, sehingga mampu menjawab tantangan publik, tentang peluang kerja pada saat itu.
Dan pada saat itu, atas gagasan Pak Darmili dapat menyerap ribuan tenaga kerja putra daerah kabupaten simeulue, setelah periode beliau inovatif para pemimpin simeulue mulai redup sampai saat ini.
Jadi kalau berbicara tentang inovasi pembangunan, dalam rentang waktu yang cukup singkat dangan APBK yang relative kecil, saya rasa sulit untuk didapatkan siapapun pemimpinnya.
Namun saya berharap pemimpin simeulue kedepan dapat bekerja keras, berfikir cerdas dan inovatif guna mewujudkan pembangunan simeulue yang lebih baik.
Apa Tanggapan Anda, Terkait Kinerja Pemda Simeulue, jika dilihat dari hasil Monitoring Center For Prevention (MCP) dibawah pengawasan KPK?
Terhadap hasil evaluasi kemendagri pada triulan pertama, bahwa Pemerintah Kabupaten Simeulue, yang berkinerja Minus/buruk, dengan mengambil indikator terkait Monitoring Center For Prevention (MCP), yang merupakan sistem informasi capaian kinerja, program koordinasi dan supervise pencegahan korupsi, dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dibawah pengawasan KPK RI.
Hal ini kita ketahui bahwa, pada saat pelantikan PJ Bupati Simeulue, di bulan Juli, kondisi Monitoring Center For Prevention (MCP) Kabupaten Simeulue, berada pada anggka sekitar 40 %.
Monitoring Center For Prevention (MCP) yang masih rendah, adalah disebabkan oleh tingginya tingkat korupsi dan persoalan masa lalu.
Berbicara tentang rendahnya serapan anggaran, dan realisasi pembangunan fisik. Pada evaluasi triulan pertama, itu disebapkan karena sampai bulan November pemerintah Kabupaten Simeulue, masih berkutat pada persoalan ternder.
Dimana banyak persoalan perusahaan yang terlibat, dengan persoalan hukum. Hal ini sangat berbeda dengan daerah lain, dimana pada bulan juli mereka sudah melakukan serapan anggaran dan realisasi fisik sampai dengan 50 %.
Namun saya berharap kepada pemerintah Kabupaten Simeulue kedepan, agar meningkatkan SDM, terutama pada jabatan-jabatan yang strategis, guna meningkatkan pelayanan dan kinerja yang propesional untuk membangun simeulue yang lebih baik.
Apa prestasi Ahmadliyah, SH selama menjabat sebagai Pj. Bupati Simeulue yang A.I.U Ketahui?
Berbicara tentang prestasi, tentu menjadi sesuatu yang harus kita apresiasi dalam kinerja pemerintah secara objektif, saya melihat ada sederet prestasi pemerintah yang mungkin tidak dimaknai oleh publik secara luas.
Pertama terbangunnya hubungan baik antara eksekutif, legislative, dan yudikatif di Kabupaten Simeulue, dan hal ini menjadi modal utama untuk menciptakan kondisi stabilitas dalam menjalankan roda pemerintahan.
Kedua Tidak terjadinya Mutasi jabatan dalam pemerintahan secara brutal ditengah desakan publik yang berkepentingan, kecuali pada jabatan-jabatan yang memang kosong.
Hal ini saya maknai sebagai upaya pemerintah daerah untuk menjaga keharmonisan dan stabilitas dalam pemerintahan. Padahal, sudah menjadi rahasia umum, bahwa setiap terjadi pergantian pimpinan pemerintahan, pasti akan diikuti oleh mutasi jabatan secara luas.
Ketiga Pemerintah Daerah juga banyak melakukan advokasi program kegiatan, dari kementrian seperti Menko Marves tentang destinasi wisata, Alsintan dari Kementrian Pertanian, Puluhan Keramba apung dan Ribuan bibit ikan dari kementrian Kelautan, Ribuan hektar sawit dengan program PSR dari kementrian Perkebunan yang tentunya program ini sudah dan akan dinikmati oleh masyarakat simeulue dalam waktu yang relative dekat.
Keempat Kerjasama dengan pihak UNSYIAH, untuk melakukan kajian Bisnis Plant PDKS, sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan penyelamatan kebun sawit milik PDKS.
Hal ini saya berharap, agar pemerintah daerah dapat bekerja secara ekstra, agar lapangan kerja di kabupaten simeulue dapat terbuka kembali untuk menjawab persolan publik tentang lapangan kerja yang semakin sempit.
Dari sederet persoalan dan prestasi diatas, apakah pak ihya Ulumuddin masih menginginkan pak Ahmadlyah, SH untuk dilanjudkan sebagai PJ. Bupati Simeulue kedepan ?
Berkaitan dengan lanjut atau tidaknnya pak Ahmadlyah, SH, sebagai PJ Bupati Simeulue kedepan, tentu tidak hanya tergantung kepada saya, tetapi itu tergantung kepada lembaga atau kawan-kawan di DPRK Simeulue, yang memiliki hak suara yang sama untuk memberikan rekomendasi kepada beliau.
Namun saya sarankan, berdasarkan persoalan dan prestasi yang sudah dilakukan oleh beliau, saya mengajak kawan-kawan DPRK untuk berfikir objektif, dan tidak terobsesi oleh kepentingan lain, yang sifatnya sesaat.
Karena di depan kita, ada banyak agenda daerah, yang harus kita sukseskan secara bersama-sama, seperti kegiatan MTQ tingkat provinsi Aceh, yang akan selenggarakan di bulan November tahun 2023 di Simeulue sebagai tuan rumah.
Saya khawatir ketika kegiatan tersebut di take over (diambil alih) oleh pejabat yang baru, dikhawatirkan akan saling tuding dan dapat menyebabkan kegiatan itu tidak berjalan secara maksimal.
Kemudian terkait suksesi pemilu 2024, tentu sebagai putra daerah, kita memiliki kewajiban dan kewenangan untuk menghadirkan pemilu yang damai dengan stabilitas keamanan yang tinggi.
Sehingga dapat terwujudnya keterpilihan perwakilan rakyat yang yang berintegritas untuk membangun daerah kita sendiri, saya menguti pribahasa senior saya pak Darmili “ Kalau Bukan Kita Siapa Lagi, Kalau Bukan Sekarang Kapan Lagi “.
Komentar