Mendagri Puji Kerjasama Bener Meriah dan Lhokseumawe Terkait Pengendalian Inflasi
Gumpalannews.com I Bener Meriah - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memuji langkah kerjasama antara Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Bener Meriah, terkait penanganan inflasi. Hal itu, dikemukakan Tito dalam zoom meeting rapat koordinasi pengendalian inflasi bersama Mendagri yang berlangsung, Senin, 20 Februari 2023.
Rapat virtual membahas tentang penanganan inflasi diikuti sejumlah pejabat negara terkait, seperti Dirjen Holtukultura, Satgas Pangan Polri, Jamdatun Kejagung, Koorahli Panglima TNI dan gubernur serta bupati/walikota se-Indonesia.
Mendagri Tito Karnavian mengungkapkan, jika harga cabai dan bawang merah di Kota Lhokseumawe masih stabil, bahkan dibawah harga nasional karena adanya kerjasama dengan Kabupaten Bener Meriah.
“Kabupaten Bener Meriah, memiliki produksi cabai dan bawang merah, makanya di Kota Lhokseumawe berkecukupan,” kata Tito Karnavian.
Sebelumnya, lanjut Tito, bahwa Walikota Lhokseumawe telah melaporkan kepada Presiden RI, Joko Widodo, bahwa harga cabai dan bawang merah di Kota Lhokseumawe di bawah harga nasional.
“Ini di cek langsung oleh bapak presiden ke pasar-pasar di Kota Lhokseumawe karena adanya kerjasama dengan Bener Meriah, sehingga harganya menjadi stabil,” lanjut Tito.
Zoom meeting rapat koordinasi pengendalian inflasi di daerah bersama dengan Mendagri, juga diikuti langsung oleh Pj Bupati Bener Meriah, Drs. Haili Yoga, M. Si dan didampingi sejumlah anggota Foorkopimda setempat. Pj Bupati Haili Yoga, mengikuti zoom meeting tersebut, di Oproom Setdakab Bener Meriah.
Kegiatan rakor pengendalian inflasi di daerah bersama dengan Mendagri, Tito Karnavian, menghasilkan beberapa kesimpulan, diantaranya beberapa dukungan pemerintah daerah dalam penanganan inflasi yaitu melakukan pemantauan penyaluran beras SPHP bekerjasama dengan Pinwil Bulog dan Satgas Pangan Daerah.
Selanjutnya, pelaksanaan gerakan pasar murah, pemantauan pasokan dan harga pangan di lapangan. Penguatan cadangan pangan pemerintah daerah dan dukungan Pemda kepada Bulog dalam penyerapan harga gabah atau beras saat panen.