Gumpalannews.com, NAGAN RAYA - Penjabat (Pj) Bupati Nagan Raya Fitriany Farhas AP, S.Sos, M.Si diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Ir. H. Ardimartha mengikuti zoom meeting dengan Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Selasa (20/12/2022).
Pada kegiatan yang diikuti oleh Sekda didampingi Kepala BPKD Ali Munir, dan Inspektur Teuku Hidayat dari Aula Badan Keuangan Daerah (BPKD) Nagan Raya itu, membahas tentang Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024.
Ketua KPK RI, Firly Bahuri dalam laporannya mengucapkan terima kasih kepada panitia kegiatan yang telah menyiapkan acara itu bisa terlaksana. Kegiatan tersebut juga mengacu pada Perpres Nomor 54 Tahun 2018 tentang strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi.
"Berdasarkan peraturan itulah kegiatan ini dilaksanakan," ucap Firly pada legiatan zoom meeting.
Pimpinan KPK itu menambahkan, ada tiga fokus utama Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi (Stranas PK). Fokus itu meliputi perizinan dan tata niaga, keuangan negara, serta penegakan hukum dan reformasi birokrasi.
Firly berharap, agar semua elemen bangsa dapat bekerja sama untuk memberantas korupsi di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selain itu, Ia juga mengajak agar secara bersama-sama dapat bahu-membahu memberantas korupsi di Indonesia, supaya negeri ini dapat terbebas dari praktik korupsi.
Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Mempan RB) Abdullah Azwar Anas, dalam sambutannya mengimbau agar semua PNS atau birokrasi dapat meningkatkan kedisiplinan, gesit dan lincah dalam menjalankan tugas.
"Kalau ada pekerjaan langsung selesaikan hari ini jangan tunda lagi untuk besok" kata Azwar.
Dalam penerapan RB Tematik sesuai arahan Presiden Joko Widodo, akan akan menfokuskan empat faktor utama, yaitu pengetasan kemiskinan, RB peningkatan investasi, RB digitalisasi administrasi pemerintah, serta peningkatan kapasitas aktual presiden seperti penanganan inflasi, belanja produk dalam negeri dan lain sebagainya.
"Semoga keempat faktor ini dapat kita terapkan di pemerintahan dalam daerah-daerah di Indonesia, untuk Indonesia yang lebih maju kedepannya" sampainya.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Investasi dan Maritim, Luhut Panjaitan menyampaikan, kepada daerah yang masih minim investornya untuk melakukan upaya investasi.
Nantinya, tambah Luhut, investor diundang dan akan dilakukan koordinasi dengan stakeholder terkait untuk melakukan transparansi, dengan menggunakan sistem E-katalog.
"Sehingga siapa yang korupsi akan ketahuan dengan sendirinya dengan menggunakan sistem E-katalog itu" tutur Luhut Panjaitan.
Kegiatan pembahasan tentang peluncuran aksi pencegahan korupsi tahun 2023-2024 bersama KPK RI tersebut juga dihadiri
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, dan Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa.
Selain itu juga Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni, gubernur, bupati/walikota, serta pejabat lainnya.
Sementara itu, Pemkab Nagan Raya mengaku sangat mendukung adanya peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi. Karena, hal itu merupakan wujud dari kepedulian KPK dan bisa menjadi salah satu cara mengantisipasi adanya praktek korupsi. (*)
Komentar