Kemendagri Tidak Respon Usulan DPRK Simeulue Terkait Pj Bupati: Ketua Fraksi AKAM DPRK Angkat Bicara
Gumpalannews.com, SIMEULUE-Beredar informasi bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia, dikabarkan menunjuk Teuku Reza Fahlevi sebagai Penjabat Bupati Simeulue.
Sekretaris Daerah di Pemerintahan Aceh Jaya itu bakal dilantik menggantikan Penjabat Bupati Simeulue sebelumnya, Ahmadlyah dan dikabarkan akan dilantik pada hari senin mendatang.
Menanggapi hal itu, Anggota DPRA terpilih asal Simeulue, Ihya Ulumudin, mengatakan berdasarkan pasal 9 ayat 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, Penjabat Wali Kota menyatakan bahwa pengusulan Penjabat Bupati dari DPRD, melalui Ketua DPRD dapat mengusulkan tiga orang calon Penjabat Bupati yang memenuhi persyaratan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
Kemudian kata Ihya, melalui Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Simeulue telah mengusulkan tiga orang putra terbaik Simeulue sebagai calon Penjaba Bupati menggantikan Ahmadlyah periode 2024-2025, diantaranya adalah, Juliardi BAS, Asludin, dan Safrinudin. Ke tiga putra terbaik Simeulue ini telah memiliki jabatan struktural tertinggi kedua di Kabupaten Simeulue sebagai Eselon dua.
Namun beberapa hari ini beredar informasi bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia, dikabarkan menunjuk Teuku Reza Fahlevi sebagai Penjabat Bupati Simeulue.
“Sebagai ketua FRAKSI di DPRK Simeulue tentunya saya kecewa atas kebijakan Kemendagri yang tidak mengakomodir usulan DPRK Simeulue karena putra Simeulue lebih paham tentang bagaimana nasib rakyat Simeulue kedepan,"kata Anggota DPRA terpilih dari dapil 10 Aceh, Ihya Ulumudin, S.P. S,H. M,H.
Karenanya Ihya Ulumudin, memberikan peringatan kepada Penjabat Bupati Simeulue yang baru, agar lebih memprioritaskan kepentingan masyarakat Simeulue, dan dapat bersinergi dengan berbagai lembaga di Kabupaten Simeulue. Terutama dengan Forkopimda, serta dengan berbagai lembaga adat kemasyarakatan di Kabupaten Simeulue.
Sebagai Anggota DPRA terpilih dari dapil 10 Aceh, Ihya Ulumudin juga menitipkan kepada Penjabat Buapti Simeulue yang baru, agar dapat memfasilitasi pemilihan kepala dareah secara serentak, yang akan dilaksanakan pada bulan November 2024 mendatang.
"Terutama menjaga kode etik serta netralitas ASN dari keterlibatan politik secara praktis," tegas Ihya Ulummudin kepada Gumpalannews.com. Sabtu, (20/07/2024).
Pria yang lebih akrab disapa Andung Ihya ini juga berpesan kepada para bakal calon Bupati dan bakal Calon Wakil Bupati Simeulue ke depan, agar pertarungan Pilkada serentak tahun 2024 ini dijadikan sebagai ajang pertarungan Ide serta Gagasan-gagasan, yang membangun bukan saling serang dan membuka aib lawan.
"Karena teralu banyak aib-aib atau persoalan di kalangan elit yang tidak layak dipertontonkan kepada masyarakat Simeulue, apalagi dijadikan alat Black Campaign pada kampanye pilkada mendatang,"kata Ihya.
Selain itu Andung Ihya, menyarankan kepada masyarakat Simeulue agar memilih calon pemimpin pada pilkada serentak 2024 mendatang yaitu orang yang memiliki Integritas, SDM, dan Jaringan baik di tingkat Provinsi maupun di Pusat.
Dia mengatakan, dalam etika, integritas diartikan sebagai kejujuran kebenaran, moraliatas dari tindakan seseorang. Sedangkan SDM unggul merujuk pada sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan kompetensi yang luar biasa.
Ini dapat dilihat dari sejumlah faktor, termasuk pendidikan, pengalaman, kemampuan berpikir kritis, kemampuan berkomunikasi, dan kemampuan bekerja dalam tim.
Jaringan yang luas merupakan sesuatu yang mutlak yang harus dimiliki oleh pemimpin Simeulue kedepan, seperti jaringan dengan lembaga-lembaga pemerintah dan non pemerintah di tingkat propinsi, pusat, maupun investor manca negara.
"Kemampuan APBK Simeulue yang relatif kecil menuntut seorang pemimpin untuk melakukan loby-loby anggaran dari luar, baik yang ada di Provinsi maunpun diberbagai Kementerian Pusat" kata Anggota DPRA terpilih dari Partai PKS ini.