Gumpalannews.com, MUSI RAWAS- Mahasiswa Hukum Tata Negara, STAI BS, Zarghifari menyoroti Job Fit bagi seluruh pejabat esselon II oleh Pemkab Musi Rawas beberapa hari yang lalu disinyalir telah dilaporkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
Mewakili Mahasiswa HTN STAI BS, Zarghifari mengingatkan agar Job Fit tidak terkesan sekedar "seremoni" yang berefek negatif dikhawatirkan hanya menghamburkan uang Negara dan jangan sampai terjadi dugaan momen bancakan bagi oknum pejabat dalam meraup ‘uang pelumas’ untuk pribadi.
“Tentunya kami sebagai Mahasiswa Hukum Tata Negara adalah bagian tugas kami guna mengingatkan dan mengkritik Pemerintah. Dan mengenai hal ini dengan tegas kami minta Bupati Musi Rawas agar transparan terhadap hasil dari Job Fit yang sudah dilaporkan ke KASN," ucap Zarghifari, Jum'at, (24/02/2023).
Lanjut pria yang akrab disapa bung Fari ini, Jika tertutup, terkesan percuma Job Fit digelar, karena kualifikasi maupun manajerial pejabat yang mengikuti Job Fit tidak diketahui publik. Dirinya menuturkan bahwa kegunaan transparan diantaranya jangan sampai ada indikasi dugaan tergantung pada kebijakan dan pilihan Bupati.
"Juga mewanti-wanti jangan sampai ada dugaan ajang Job Fit jadi ‘deal’ tawar menawar jabatan dengan nilai uang atau janji politik. Karena berakibat tidak profesionalnya pejabat bersangkutan, bahkan seandainya itu terjadi dapat pula berpotensi memicu korupsi nantinya,"
“Kita mengharapkan Job Fit itu memang menghasilkan pejabat yang benar-benar layak menduduki jabatan yang akan diamanahkan. Terutama untuk membantu Bupati dalam menjalankan visi dan misinya serta memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat sesuai tupoksinya,” tandas Zarghifari yang juga aktif di Orgnasisai Pemuda Pancasila tersebut.
Informasi yang berhasil dihimpun, Pemerihtah Kabupaten Musi Rawas masih menunggu review dan rekomendasi agar Job Fit dapat diterima oleh KSAN, setelah itu baru dilakukan pelantikan pejabat.
Sementara itu, Kepala BKPSDM Kabupaten Musi Rawas, David Pulung kepada awak media menerangkan bahwa sebelum melantik pejabat harus dilakukan atau mealui Job Fit terlebih dahulu.
“Insya Allah kalau hasil Job Fit sudah diterima KSAN maka kemungkinan pelantikan pejabat segera dilakukan baik untuk pejabat esselon II, III dan IV,” beber Kepala BKPSDM Musi Rawas, David Pulung.
Orang nomor satu dijajaran BKPSDM ini menyampaikan pula pejabat yang akan dilantik merupakan hak preogatif dari bupati.
“Seyogyanya kita tunggu saja. Sebab, pelantikan ini merupakan kewenangan Bupati,” beber David Pulung.
Komentar