Ini Alasan Media Punya Peran Strategis Dalam Pengawasan Partisipatif Pemilu 2024
Koordinator Wilayah Sumsel Lembaga Survei dan Kajian Politik Kebijakan Public Trust Institute (PUTIN) Fatkurohman, S Sos sebagai Narasumber  Media Gathering Bawaslu Kota Palembang, Kamis (30/11/2023). Foto/Fatur Gumpalannews.com

Gumpalannews.com, PALEMBANG - Media mempunyai peran strategis ikut dalam pengawasan partisipatif pada pemilu 2024. Sebagai pilar demokrasi yang termaktub dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang pers tersyirat jelas tentang peran media dinataranya sebagai informasi,  edukasi dan kontrol sosial.

"Melalui peran informasi media bisa memberikan informasi tentang hak-hak politik rakyat, juga memberikan edukusi politik yang cerdas serta memberikan koreksi, kritik dan saran tentang hak masyarakat dalam pemilu terutama terkait pemilu yang jujur dan adil,"ungkap Koordinator Wilayah Sumsel Lembaga Survei dan Kajian Politik Kebijakan Public Trust Institute (PUTIN) Fatkurohman, S Sos sebagai Narasumber  Media Gathering Bawaslu Kota Palembang, Kamis (30/11/2023).

Menurut Praktisi Media dari Gumpalannews ini, media masih menjadi salah satu lembaga sosial yang memiliki kepercayaan (trust) ditengah masyarakat sebagai referensi dalam menentukan pilihan.

"Untuk itu, melalui jangkauan yang luas di era digital saat ini, media punya peran strategis untuk ikut mengawasi agar pemilih lebih cerdas dan mengawasi peserta pemilu termasuk penyelenggara pemilu untuk menjalankan pemilu secara jujur dan adil,"terang Alumni Sosiologi FISIP Unsri ini.

Bung FK sapaanya juga menjelaskan mengapa media punya peran strategis dalam pengawasan partisipatif. Menurutnya, penyelenggaraan pemilu saat ini rentan akan adanya sentimen negatif diantaranya politik uang, ketidaknetralan aparatur negara hingga informasi hoax.

"Hanya madia massa yang memiliki peran yang mampu mengimbangi dan mencerdaskan pemilih dari berbagai sentimen negatif penyelenggaraan pemilu,"ujarnya.

Sementara, Komisioner Bawaslu Sumsel Muslim mengatakan peran media sebagai pilar demokrasi dan memiliki jangkauan luas diharapkan bisa memberikan edukasi politik untuk mencerdaskan pemilih serta ikut dalam pengawasan partipatif dalam tahapan pemilu terutama tahapan kampanye hingga pemungutan suara. 

"Saya satuju dijelaskan narasumber dari Public Trust Instittute bahwa politik uang jadi problem yang sulit di berantas apalagi saat ini bahkan berkembang dengan metode e money. Itu kita berharap ada upaya bersama berkolaborasi melakukan pencegahan dan mengedukasi pemilih melalui pemberitaan,"ungkap Mantan Aktivis Mahasiswa ini.


Editor:

Komentar

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
Loading...

Berita Terkini