FMAB Minta Presiden Perpanjang Masa Kepemimpinan Achmad Marzuki

Gumpalannews.com I Banda Aceh - Forum Masyarakat Aceh Bersatu (FMAB) meminta Presiden Joko Widodo memperpanjang masa kepemimpinan Achmad Marzuki sebagai Penjabat Gubernur Aceh.

Hal tersebut disampaikan ratusan massa aksi FMAB saat menggelar aksi di halaman gedung DPRA, Rabu, 5 Juli 2023.

"Kami berterima kasih kepada Mendagri karena telah mengusulkan perpanjangan Pak Achmad Marzuki sebagai Pj. Gubernur Aceh. Untuk selanjutnya kami meminta presiden agar memperpanjang masa kepemimpinan beliau," ucap penanggungjawab aksi, Heri Safrizal.

Ia menuturkan, Achmad Marzuki dinilai telah mampu menjawab berbagai persoalan Aceh saat ini, sehingga layak disebut sebagai sosok yang diinginkan oleh masyarakat Aceh. Hal ini dapat dilihat sektor kesehatan dalam penurunan angka stunting dan perbaikan gizi pada tumbuh kembang anak, serta stabilitas keamanan di Aceh.

“Kita tidak menampik bahwa berbagai harapan masyarakat Aceh belum bisa terealisasi secara optimal, hal itu karena persoalan waktu. Akan tetapi, angka membuktikan mulai ada perubahan positif ke arah yang lebih baik,” kata Heri.

Heri mengaku sangat menyayangkan apabila berbagai ikhtiar yang sedang dilakukan Achmad Marzuki untuk memperbaiki Aceh harus terhenti karena bergantinya pucuk kepemimpinan. Harusnya, berbagai ikhtiar yang telah berbuah positif harus diapresiasi.

“Beri waktu beliau untuk melanjutkan upaya perbaikan yang sudah dimulai,” tegas Heri yang disambut teriakan massa “hidup Achmad Marzuki”.

Diakui Heri, Achmad Marzuki memang bukan putra berdarah Aceh. Akan tetapi, lanjut dia, Achmad Marzuki sangat mengerti kondisi Aceh. Hal ini dikarenakan pengalaman mantan Pangdam IM itu yang juga pernah bertugas di Aceh Timur. 

“Dia punya itikad baik untuk memperbaiki Aceh,” katanya.

Hal senada disampaikan orator yang lain, Syarbaini. Ia menyebutkan saat ini Aceh perlu perbaikan ke arah yang lebih baik. Permasalahan kemiskinan, stunting, stabilitas politik dan keamanan perlu penanganan yang serius oleh sosok yang mengerti tentang permasalahan Aceh.

Untuk itu, Syarbaini mengajak semua pihak agar tidak primordialisme dalam memandang pembangunan Aceh ke depan. Aceh adalah bagian dari NKRI, sehingga siapapun bisa memimpin Aceh asalkan orang tersebut beritikad baik membawa Aceh keluar dari problem pembangunan yang masih membelenggu.

“Bagi kami, Aceh tidak mesti harus dipimpin oleh putra daerah, yang paling penting adalah ia mampu membawa perubahan Aceh ke arah yang lebih baik,” tegasnya.

Aksi unjukrasa ini sempat memanas karena hampir sejam massa belum diizinkan masuk ke pekarangan DPRA. Walau sempat terjadi aksi dorong pagar utama DPRA hingga roboh, namun aksi demonstrasi ini berakhir tertib setelah Kepala Bagian Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRA, Sukmawati menerima peserta aksi.