Gumpalannews.com, SIMEULUE - Indeks Mendagri "Simeulue Kurang Inovatif" akhir-akhir ini ramai diperbincangkan di media soal hingga isunya terangkat menjadi pemberitaan di Media massa dengan berbagai Spekulasi.
Terkesan menjadi ajang popularitas dan politik dari orang-orang yang punya kepentingan. Indeks Mendagri tersebut oleh sebahagian orang dijadikan bahan lelucon dan alat untuk menghujam dan menyudutkan pemerintah Kabupaten Simeulue saat ini dibawah pimpinan Pj. Bupati Ahmadlyah.
Pj. Bupati Ahmadlyah, yang baru menjabat hitungan bulan ini dianggap lalai, banyak pencitraan dan tidak mampu bekerja sehingga dari pihak-pihak tertentu melalui komentarnya meminta mundur dari jabatannya selaku Pj. Bupati Simeulue.
Melihat fenomena itu, Drs. H. Darmili selaku tokoh masyarakat Simeulue juga mantan Bupati Simeulue selama 10 tahun berturut-turut 2 kali Periode 2022 s/d 2012, anggota DPRK Simeulue Periode 2014 s/d 2019 dan mantan auditor BPKP Aceh ini, angkat bicara sekaligus mempertanyakan Prestasi dan Inovatif apa? yang telah dihadirkan oleh pemerintah Kabupaten Simeulue selama 5 tahun (2017/2022) dibawah kepimpinan Bupati Erly Hasim.
“Prestasi dan Inovatif apa? yang patut dibanggakan dan menjadi contoh tauladan bagi daerah lain, sehingga layak Pj. Bupati saat ini dipersalahkan tidak mampu bekerja dan wajar diminta mundur dari jabatannya karena dianggap merugikan dan menjatuhkan posisi level tinggi Simeulue dari pencapaian kesuksesan yang sangat fantastis selama 5 tahun ini,” Ujar Darmili melalui siaran pernya yang diterima Gumpalannews.com. Sabtu, (11/02/2023).
Menurut Darmili sangat tidak logis jika diperbandingkan masa pemerintahan yang baru hitungan bulan dengan yang sudah 5 tahun berjalan. Begitu juga perbandingan Kabupaten Simeulue dengan daerah-daerah lain yang sudah lebih dulu maju dan berkembang jauh sebelumnya.
Bahkan menurutnya sangat tidak etis ujung kesalahan dari masa 5 tahun dirangkum dalam 5 bulan lalu ditimpahkan kepada Pj. Bupati saat ini sebagai "Kambing Hitam" atau tumbal "Cuci Tangan" dari masa lalu.
Saat ini banyak pihak menggadang-gadangkan perihal Indeks Simeulue selama 6 bulan terakhir dianggap kurang Inovatif, lalu dengan dasar Indeks tersebut dijadikan sebagai peluru dan ujung tombak untuk menghantam dan menghujam Pj. Bupati.
“Seakan-akan sudah paling bersalah, tidak mampu bekerja membawa kemajuan Kabupaten Simeulue,” katanya.
Menurut Darmili, Ahmadlyah, seorang manusia biasa bukan malaikat yang punya kemampuan bisa merubah sesuatu hanya dalam sekejap mata.
Apalagi kata dia, sama-sama diketahui kondisi pemerintahan sebelumnya banyak persoalan didalamnya seperti video amoral dan kasus korupsi yang rentetannya ke masa pemerintahan saat ini.
“Menjadi beban pikulan Ahmadlyah dengan kata lain "Orang lain makan nangkanya, Ahmadlyah dapat getahnya" sudah belepotan getah ulah orang lain, dipersalahkan lagi. Sangat tidak etis, Kira-kira yang menyalahkan itu punya nurani atau tidak? Pahamkah atau tidak dengan kondisi Simeulue?,” Tanya Darmili.
Dia tidak bermaksud membela satu pihak, apalagi membela orang yang sengaja melakukan kesalahan yang merugikan masyarakat Simeulue.
“Akan tetapi kita melihat secara rasional dan logika berdasarkan fakta dan realitas yang ada,” katanya.
Walaupun Ahmadlyah sebelumnya menjabat Sekretaris Daerah Simeulue, pada masa pemerintahan Bupati Erly Hasim.
Mungkin lanjut Darmili, dipandangan banyak pihak persoalan ini bukan lagi hal yang baru bagi Ahmadlyah selaku mantan Sekda dalam memimpin dan mengatur serta mengelola pemerintahan.
“Namun perlu kita ketahui seperti apa sistem pemerintahan sebelumnya, jangankan Sekda dan yang lainnya, Wakil Bupati saja tidak difungsikan sebagaimana mestinya sebaliknya. Kekuasaan dimonopoli dibawah kendali dan keinginan satu orang penguasa,” Terang Damili.
Darmili meneruskan, diawal kepemimpinannya Ahmadlyah harus melewati tahapan yang berjenjang. Terlebih dahulu yang ahmadlyah lakukan adalah penyesuaian, adaptasi dengan berbagai pihak dan suasana baru, melakukan evaluasi, pembersihan, penataan dan perbaikan.
“Itu saja sudah memakan waktu beberapa bulan, kemudian baru selanjutnya melakukan perancangan, menyusun program prioritas dan strategis pemerintahan,” Jelasnya.
Di bidang strategis inilah kata Darmili, digalih dan dimunculkan berbagai inovasi dan kreatifitas untuk menunjang keberhasilan program pembangunan dan pemberdayaan yang direncanakan secara matang dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh serta bekerjasama dengan semua pihak termasuk sinergitas media sangat penting dibangun dan dieratkan.
“Sebab andil dan keterlibatan langsung pihak Wartawan sebagai garda terdepan informasi publik sangat diperlukan dan dibutuhkan oleh suatu daerah yang sedang membangun apalagi Simeulue ini merupakan sebuah pulau yang berada jauh ditengah Samudera,” Ucapnya.
Tanpa informasi dan publikasi dari para Wartawan melalui medianya. “saya rasa jangankan kita dilirik, dihiraukan, didengar bahkan dikenal saja tidak oleh orang-orang diluar sana,” Kata Darmili saat menceritakan pengalamannya dulu selaku Bupati Simeulue sekaligus Dia berharap dapat menjadi rujukan pemerintah saat ini. “Demi kemajuan pulau kita ini, Ibu pertiwi kita semua,” harapnya.
Kembali kepada perihal Indeks Mendagri tersebut, Darmili mengatakan tidak menyalahkan pihak Mendagri justru sebaliknya. “Kita ambil hikmahnya secara positif menjadi acuan dan motivasi pemerintah Kabupaten Simeulue bekerja lebih baik dan maksimal kedepannya,”tegasnya.
Yang disayangkan disini kata Darmili adalah sikap dan tanggapan segelintir orang yang memanfaatkan momen ini secara tidak relevan, dimanfaatkan untuk kepentingan popularitas dan politik yang tidak sehat.
"Saya melihat ada unsur kesengajaan Indeks Mendagri ini dimunculkan dan dibesar-besarkan dengan tujuan kepentingan seperti saya sebut tadi. Kita lihat saja fotonya, itukan difoto dari lembaran kertas lalu disebarluaskan, kita tidak tau secara pasti darimana asal foto tersebut dan dari dalam dokumen mana.
Darmili juga mempertanyakan kebenaran dari dokumen resmi Kemendagri atau muncul ditengah jalan tanpa asal-usul yang dapat dipertanggungjawabkan. Apabila itu benar berasal dari dokumen resmi Kemendagri yang bertujuan untuk publikasi, tentunya dalam bentuk format foto atau banner yang berkualitas tinggi sehingga jelas dibaca serta disiarkan dan disebarluaskan melalui link berita resmi.
Selanjutnya, ini menyangkut keabsahan, keaslian dan akuntabilitas apalagi mencatut nama Kementerian Dalam Negeri. jika itu berasal dari suatu Instansi atau lembaga, tentunya ada logo dan stempel dari Instansi dan lembaga terkait yang menerbitkan dokumen tersebut.
“Kita kasih contohnya, surat, selebaran atau pengumuman ditingkat pemerintahan desa saja memakai logo dan stempel resmi untuk menjamin keaslian dan akuntabilitasnya, apalagi ini sebesar kementerian negara. Apa tidak janggal dan patut dipertanyakan keaslian sumber foto tersebut. Karena telah membuat kegaduhan ditengah masyarakat Simeulue, perihal ini perlu diselidiki oleh pihak berwenang agar jelas kepastian dan keasliannya,” Pinta Mantan Bupati Simeulue Drs. Darmili.
Komentar