Gumpalannews.com, PALEMBANG - Mahkamah Konstitusi (MK) sudah memutuskan pemilu 2024 dengan sistem Proporsional terbuka. Keputusan ini membuat pemilu legislatif (pileg) semakin kompetitif baik partai maupun calon anggota legislatif (Caleg).
Untuk DPRD Kota Palembang sendiri berdasarkan data KPU RI ada 6 dapil yang bakal diperebutkan oleh parpol peserta pemilu. Dapil 3, dapil 5 dan dapil 6 menjadi dapil yang diprediksi ketat karena kursi yang diperebutkan terbatas jika dibandingkan dengan jumlah parpol peserta pemilu 2024.
Data yang dihimpun Gumpalannews.com, Minggu (25/6/2023) dapil 3 yang meliputi Ilir Timur 1, Ilir Timur II dan Ilir Timur III memperebutkan 6 kursi. Berdasarkan tradisi masing-masing parpol mendapatkan 1 kursi dengan kuota kursi tersebut.
Begitu juga dengan dapil 5 yang terdiri dari Kecamatan Sebarang Ulu II dan Plaju terdiri dari 6 kursi. Tradisi juga hanya 6 parpol yang mendapatkan kursi dengan masing-masing 1 kursi. Sementara dapil 6 yang terdiri Kecamatan SU 1, Jakabaring dan Kertapati memperebutkan 8 kursi dengan tradisi 1 parpol bisa memperebutkan 2 kursi namun dengan persiangan sangat ketat.
Dapil dengan jumlah kursi gemuk yang ada di Kota Palembang ada dapil 1 yakni IB 2, IB 1, Bukit Kecil dan Gandus memperebutkan jumlah 10 kursi. Kemudian dapil 2 yang terdiri dari Kecamatan Sukarame, Alang-Alang Lebar dan Kemuning memperebutkan 11 kursi. Sementara dapil 4 terdiri dari Kecamatan Sako, Kalidoni dan Sematang Borang memperebutkan 9 kursi.
Data pemilu 2019 lalu, dapil 1, tiga partai mendapat 2 kursi yakni PDIP, Demokrat dan Gerindra. Sementara dapil II ada dua parpol yang mendapatkan 2 kursi yakni Demokrat dan Gerindra. Sedangkan dapil 6 hanya satu parpol yang mendapatkan 2 kursi yakni Demokrat.
Secara umum, peraih kursi terbanyak yakni Demokrat 9 kursi, Gerindra 8 kursi, PDIP 7 kursi, PAN 6 kursi, PKB 6 kursi, Golkar 5 kursi, PKS 5 kursi, Nasdem 3 kursi dan PPP 1 kursi.
Menanggapi ketatnya kontestasi Pileg 2024 mendatang, Politisi PKS Kota Palembang Mgs Syaiful Padli mengatakan pihaknya bersyukur MK putuskan sistem terbuka menandakan demokrasi kita elegan, tidak mundur ke belakang dan menuju demokrasi modern.
"Ini peluang atau kesempatan bagi caleg untuk mengambil hati rakyat dengan memberikan ide dan gagasannya dalam bentuk program-program yang dapat ditawarkan kepada masyarakat untuk bisa di advokasi ketika sudah duduk di DPRD periode mendatang,"ungkap Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel ini.
Dengan demikian dikatakan Syaiful, tidak ada istilah "Cuk Mailang" atau dikenal dengan setelah cucuk (dicoblos) dia hilang.
"Belum tentu caleg yang mempunyai uang banyak bisa jadi jaminan untuk terpilih. Saat ini masyarakat sudah bisa melihat para caleg yang hadir ditengah-tengah masyarakat,"ungkap Mantan Aktivis KAMMI Daerah Sumsel ini.
Setelah dua periode menjabat DPRD Sumsel, politisi muda PKS Palembang ini bersiap maju untuk DPRD Kota Palembang di dapil 6 dengan kuota 8 kursi yang diperebutkan. Pada pemilu 2019 lalu PKS belum berhasil menempatkan kadernya di DPRD Kota Palembang dan sebagai satu-satunya dapil yang tidak wakilnya di DPRD Palembang dari PKS.
"Ini tantangan bagi kami PKS, terutama saya yang ditempatkan di dapil ini, kita telah berjuang meyakinkan masyarakat dan mengadvokasi masyarakat dapil ini, kita turun melalui berbagai program ambulan gratis, advokasi problem Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan rutin turun menyerap aspirasi masyarakat. Kita bisa meraih kursi di dapil ini,"ungkap Politisi Muda PKS yang digadang-gadang calon potensial Cawako Palembang ini.
Komentar