Gumpalannews.com, ACEH BARAT DAYA - Memasuki musim tanam padi rendengan 2023, para petani di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), Provinsi Aceh menghadapi banyak kendala, salah satunya tarif bajak sawah tinggi juga ketersediaan air terbatas akibat kemarau panjang dari tahun 2022 lalu.
Salah seorang Keujruen Blang (lembaga adat sawah) di Desa Ie Lhob, Kecamatan Tangan-Tangan, Abdya, Basri mengatakan, meningkatnya tarif bajak sawah musim rendengan ini disebabkan imbas dari kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Di samping harga bbm naik, lanjut dia, kebanyakan petani mengolah lahan sawah mereka dengan mengunakan jasa alsintan milik swasta, karena kemampuan traktor 4wd milik pemerintah sudah terbatas mengolah sawah akibat sering rusak termakan usia.
"Tarif traktor milik pemerintah daerah ini memang murah hanya Rp600 ribu/hektar atau Rp200 ribu/naleh, cuma proses pengolahan sawah lama. Takutnya datang lagi kemarau panjang, bisa lambat proses tanam karena tidak ada air," katanya, Kamis (19/1/2023).
Ia mengatakan untuk antisipasi keterlambatan tanam padi serentak pada musim rendengan ini para petani di daerahnya sefakat menurunkan traktor milik swasta meskipun tarifnya Rp3.20.000/Naleh atau Rp960.000/hektar.
"Tidak apa-apa mahal, terpenting program tanam padi serentak yang telah di canangkan oleh pemerintah ini sukses. Mudah-mudahan hasil panen kedepan melimpah seperti tahun-tahun sebelumnya. Amin, " pintanya
Ia berharap para petani yang sawahnya belum dibajak agar segera memperbaiki pematang sawah supaya air dapat tertampung dalam petakan sehingga proses pengolahan menjadi lancar.
Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Dinas Pertanian Abdya, Teuku Indra dikonfirmasi membenarkan banyak alsintan jenis traktor 4wd milik pemerintah daerah saat ini rusak tidak dapat dipungsikan untuk membajak sawah petani.
"Iya betul banyak rusak, dari 47 unit di dinas hanya 25 unit yang masih bisa beroperasi di sawah, itupun sering rusak-rusak mungkin karena alatnya sudah tua. Sudah lima tahun," katanya
Ia menjelaskan, total keseluruhan traktor 4wd milik pemerintah daerah ini berjumlah 61 unit terdiri 14 unit di kelola oleh kelompok tani, dan 47 unit lagi pada dinas pertanian Abdya.
"Alsintan itu rata-rata pengadaan 2017 lalu. Ada dari APBN, dan ada juga dari APBK. Sudah lama, sudah sewajarnya rusak, apalagi bekerja dalam lumpur," ucapnya
Ia mengaku telah berupaya melakukan perbaikan terhadap alat-alat pertanian yang rusak itu dengan cara menurunkan tim mekanik dari PT Rutan. Namun, biaya yang harus dikeluarkan cukup besar sehingga harus dikaji ulang agar tidak memboroskan anggaran daerah.
"Dikaji dulu, apa masih layak diperbaiki, kalau dananya besar sekali kan mending pengadaan baru saja. Apalagi usia alsintan kita itu sudah tua," kata Indra.
Teuku Indra juga menghimbau para kelompok tani penerima bantuan handtractor (traktor tangan) untuk dapat dimaksimalkan penggunaannya mengingat keterbatasan jumlah traktor 4WD sehingga jadwal tanam telah disusun dapat dilaksanakan tepat waktu. (*)
Komentar